Jokowi Jawab Kritik Prabowo: Kenapa Dulu Tidak Ramai? - KOMPAS.com
KOMPAS IMAGES/RODERICK ADRIAN MOZES Calon Presiden nomor urut 1 Prabowo Subianto dan nomor urut 2 Joko Widodo bersalaman usai debat capres 2014 putaran ketiga, di Hotel Holiday Inn, Kemayoran, Jakarta, Minggu (22/6/2014). Debat capres kali ini mengangkat tema Politik Internasional dan Ketahanan Nasional. JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo menegaskan, ambang batas pencalonan presiden ( presidential threshold) sangat diperlukan untuk melahirkan presiden yang berkualitas serta memiliki dukungan mayoritas parlemen.
Hal ini disampaikan Jokowi menanggapi pernyataan Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto, yang menyebut presidential threshold adalah lelucon untuk membodohi rakyat.
"Coba bayangkan, saya inign berikan contoh, kalau 0 persen, kemudian satu partai mencalonkan, kemudian menang, coba bayangkan nanti di DPR, di parlemen," kata Jokowi saat dicegat wartawan usai usai menghadiri peluncuran program pendidikan vokasi dan industri, di Cikarang, Jumat (28/7/2017).
Jokowi mengatakan, ia yang awalnya didukung 38 persen kekuatan parpol di parlemen saja kewalahan. Apalagi, jika presiden terpilih memiliki kursi yang sangat minim di parlemen.
(Baca: Prabowo: "Presidential Threshold" Lelucon Politik yang Menipu Rakyat)
"Ini proses politik yang rakyat harus mengerti, jangan ditarik-tarik seolah-olah presidential treshold 20 persen itu salah," ucap Jokowi.
Kepala Negara juga mengingatkan, ketentuan presidential threshold sebesar 20 persen kursi DPR atau 25 persen suara sah nasional sudah disepakati bersama antara pemerintah dan DPR.
Meski Fraksi Demokrat, Gerindra, PKS dan PAN keberatan dengan ketentuan itu, namun mayoritas fraksi yang terdiri dari PDI-P, Golkar, Nasdem, Hanura, PKB dan PPP menyetujuinya.
"Jadi ya silakan itu dinilai, kalau masih ada yang tidak setuju, kembali lagi bisa ke MK, inilah negara demokrasi dan negara hukum yang kita miliki," kata dia.
Jokowi juga mengingatkan, ketentuan presidential threshold sebesar 20-25 persen sudah digunakakn dalam dua kali pemilu presiden sebelumnya.
(Baca: Perludem Siap Gugat UU Pemilu soal "Presidential Threshold") < /p>
"Kenapa dulu tidak ramai? Dulu ingat, dulu (Gerindra dan Demokrat) meminta dan mengikuti (presidential threshold 20-25 persen), kok sekarang jadi berbeda?" ucap Jokowi.
Namun, saat disinggung bahwa pileg dan pilpres 2019 digelar secara serentak, Jokowi tidak menjawabnya. Ia hanya mengulang pernyataan yang sudah ia berikan.
"Ya kan ini mempertanyakan presidential tresshold 20 persen, kenapa dulu tidak ramai? Penyederhanaan sangat penting sekali dalam rangka visi politik kita ke depan," jawab Jokowi.
Dalam jumpa pers bersama Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono, Kamis (27/7/2017) malam, Prabowo mengkritik keras Undang-Undang Pemilu yang baru saja disahkan DPR pada 20 Juli 2017 lalu.
Kritik keras ditujukan Prabowo terhadap ketentuan ambang batas pemilihan presiden atau presidential threshold.
" Presidential threshold 20 persen, menurut kami, adalah lelucon politik yang menipu rakyat Indonesia," ujar Prabowo.
Kompas TV Ajakan boikot pilpres 2019 oleh Wakil Ketua Umum DPP Partai Gerindra, Arief Poyuono jika gagal menggugat ke Mahkamah Konstitusi menuai kritikan masyarakat. Ikuti perkembangan berita ini dalam topik:- UU Pemilu Disahkan
- Jelang Pemilu 2019
Berita Terkait
Perindo Pertimbangkan Gugat 'Presidential Threshold' Ke MK
Golkar: Putusan MK Tak Larang Adanya 'Presidential Threshold'
Berkaca Pemerintahan SBY, Golkar Nilai Perlu 'Presidential Threshold'
PKB: 'Presidential Threshold' Bukan untuk Hasilkan Capres Tunggal
Jika MK Putuskan "Presidential Threshold" 0 Persen, Golkar Tetap Dukung Jokowi
Terkini Lainnya
Massa Aksi 287 Membubarkan Diri
Megapolitan 28/07/2017, 17:23 WIB
Jalur KRL Bekasi-Cikarang Diuji Coba
Megapolitan 28/07/2017, 17:20 WIB
Antrean Panjang, 5.000 Visa Calon Haji di DIY-Jateng Belum Selesai
Regional 28/07/2017, 17:19 WIB
Polisi Duga Pria yang Ditemukan Terbakar di Cengkareng Bunuh Diri
Megapolitan 28/07/2017, 17:16 WIB
Putar Uang dari Upah Buruh Bangunan, Kakek Ini Ajak Istri Naik Haji
Regional 28/07/2017, 17:16 WIB
Anggota Pansus Angket Tuding KPK Bangun Opini Menyesatkan
Nasional 28/07/2017, 17:13 WIB
Ada Motor Diloloskan Lewat JLNT, Djarot Minta Polisi Beri Penjelasan
Megapolitan 28/07/2017, 17:11 WIB
Pemkab Tangerang Akan Bangun Rusun di Lahan Kosong Kawasan Dadap
Megapolitan 28/07/2017, 17:07 WIB
Kisah Hidup Putri Mantan Presiden yang Berujung di Sel Penjara...
Internasional 28/07/2017, 17:05 WIB
Hanura Targetkan Empat Besar di Pemilu 2019
Nasional 28/07/2017, 17:00 WIB
Juru Parkir di RPTRA Kalijodo Senang Dapat Gaji Setara UMP DKI
Megapolitan 28/07/2017, 16:57 WIB
"Runway" Mengelupas, 3 Penerbangan di Halim Perdanakusuma "Delay"
Megapolitan 28/07/2017, 16:57 WIB
Siswa SMP Ini Mengaku Dianiaya Kepsek hingga Pingsan dan Dirawat di RS
Regional 28/07/2017, 16:54 WIB
Anggaran Pilkada Serentak di Kota Sukabumi Diperkirakan Rp 25 Miliar
Regional 28/07/2017, 16:44 WIB
Post a Comment