Suntik Modal KAI dan Djakarta Lloyd, Sri Mulyani Rayu DPR - Detikcom (Siaran Pers) (Pendaftaran)

Suntik Modal KAI dan Djakarta Lloyd, Sri Mulyani Rayu DPR - Detikcom (Siaran Pers) (Pendaftaran)

detikFinance / Berita Ekonomi Bisnis / Detail Berita Follow detikFinance Kamis 13 Jul 2017, 13:11 WIB Suntik Modal KAI dan Djakarta Lloyd, Sri Mulyani Rayu DPR Hendra Kusuma - detikFinance Foto: Hendra Kusuma Jakarta - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati saat ini tengah "merayu" Komisi VI Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) agar dapat memberikan persetujuan terkait dengan suntikan modal alias Penyertaan Modal Negara (PMN) untuk PT Kereta Pi Indonesia (KAI) dan PT Djakarta Lloyd (Persero).
Kehadiran Sri Mulyani merupakan dampak atas keputusan DPR terhadap Menteri BUMN Rini Soemarno yang dilarang sementara untuk melakukan rapat kerja bersama DPR sejak akhir 2015.
"Pada RAPBNP 2017 diusulkan PMN tunai kepada PT KAI dan PMN non tunai ke PT Djakarta Lloyd," kata Sri Mulyani di Ruang Rapat Komisi VI DPR, Jakarta, Kamis (13/7/2017).
Mantan Direktur Pelaksana World Bank ini menyebutkan, total PMN yang didapat PT KAI sebesar Rp 2 triliun, dan untuk PT Djakarta Lloyd sebesar Rp 379,3 miliar. Usulan PMN ini juga telah dibahas oleh Badan Anggaran (Banggar) pada pembahasan terkait asumsi dasar APBNP 2017 pada Rabu (12/7/2017).
"Karena PMN bagian pos pembiyaan maka PMN ke BUMN di bawah Kemenkeu dan di bawah BUMN juga dibahas. Tapi tidak detil per instansi," jelas dia.
Berdasar kan hasil rapat Banggar, PMN kepada PT KAI sebesar Rp 2 triliun dan Djakarta Lloyd Rp 379,3 miliar telah disetujui dengan catatan. Yang mana, catatan tersebut harus dibahas terlebih dahulu di Komisi VI selaku mitra kerja Kementerian BUMN dan yang mengurusi PMN.
Sri Mulyani menyebutkan, suntikan modal kepada KAI yang sebesar Rp 2 triliun akan digunakan menunjang kemampuan BUMN kereta api dalam menjalankan pembangunan sarana dan prasarana proyek LRT Jabodebek.
"Sudah dibahas di koordinasi Kemenko Luhut dan K/L terkait agar bisa jalankan pembangunan LRT Jabodebek seusai target 2018-2019. Tapi karena keterbatasan belanja negara maka ada konversi PT KAI dan belanja di K/L Kemenhub dan PSO dalam pelaksanaan pengelolaan LRT Jabodebek," ungkap dia.
Sedangkan PMN non tunai yang didapatkan Djakarta Lloyd sebesar Rp 379,3 triliun, kata Sri Mulyani, berasal dari konversi utang subsidiary loan agreement (SLA) yang dikonversi menjadi ekuitas.
"Untuk PMN di APBNP 2017 kami mohon disetujui, PMN untuk KAI Rp 2 triliun dan non tunai Djakarta Loyd sebesar Rp 379,3 miliar," tutup dia. (mkj/mkj)
Berita Terkait

• Rapat di DPR, Sri Mulyani Keseleo Lidah Sebut Miliar Jadi Triliun
• Posisi Menteri Ekonomi Tidak Boleh Ditempati Politisi
• Sri Mulyani 'Rayu' DPR Setujui Suntikan Modal ke KAI dan Djakarta Lloyd
• Bongkar Pasang Menteri Ekonomi Tak Disukai Investor
• Rini Masih Dilarang ke DPR, Sri Mulyani Gantikan Rapat Bahas APBN
• Penilaian Pengamat Soal Kinerja Rini, Susi, Sampai Sri Mulyani
• Ini Menteri Ekonomi yang Dinilai Perlu Diganti dan Dipertahankan Jokowi
• RI-Singapura Siap Kerja Sama Pertukaran Data Pajak

Baca Juga detikNews

Mewujudkan Pemindahan Ibu Kota Negara

detikNews

Bersama Kapal yang Tenggelam

detikSport

INASGOC dan KOI, Dana Asian Games Jangan Dikorupsi Lagi!

detikNews

Sidang Paripurna RAPBN 2018, 308 Anggota DPR Tak Hadir

detikNews

MA Dinilai Tak Cermat Adili Perkara Regulasi Holdingisasi

detikNews

Presiden Jokowi dan PM Justin Trudeau Ngevlog Bareng di Hamburg

detikNews

Menkeu, Menteri PPN dan Gubernur BI Rapat dengan Banggar DPR

detikNews

Paripurna RAPBN 2018 Tak Dihadiri 327 Anggota DPR

Kontak Informasi Detikcom
Redaksi: redaksi[at]detikfinance.com
Media Partner: promosi[at]detikfinance.com
Iklan: sales[at]detik.com News Feed

• 

  Ini Kata Pengamat Soal Impor Risiko Tinggi Oleh Bea Cukai

  Kamis, 13 Jul 2017 15:01 WIB Bea Cukai menertibkan impor berisiko tinggi untuk menciptakan iklim usaha yang sehat. Pengamat perpajakan, Yustinus Prastowo, menilai positif kebijakan itu.
• 

  Sepi Pembeli, Toko Elektronik di Glodok Beralih Jadi 'Kantor'

  Kamis, 13 Jul 2017 14:58 WIB Sepinya pengunjung Pasar Glodok, membuat pedagang menjadikan tokonya sebagai kantor dan pusat pelayanan purna jual dari penjualan yang dilakukan secara online.
• 

  Status Premium di Jawa-Madura-Bali akan Jadi BBM Penugasan

  Kamis, 13 Jul 2017 14:57 WIB Status premium akan dijadikan BBM penugasan sehingga bisa dipasarkan ke seluruh Indonesia untuk mencapai BBM satu harga.
• 

  Ada 4 Pembangkit Listrik Baru dari 'Harta Karun Energi' Tahun Ini

  Kamis, 13 Jul 2017 14:53 WIB Untuk tahun 2017 ini, terdapat 4 PLTP yang telah dan akan beroperasi.
• 

  Rapat di DPR, Sri Mulyani Keseleo Lidah Sebut Miliar Jadi Triliun

  Kamis, 13 Jul 2017 14:48 WIB Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati, sempat keseleo lidah menyebut satuan miliar jadi triliun dalam rapat kerja dengan Komisi VI DPR.
• 

  Petani: Harga Eceran Gula Rp 12.500/Kg Memberatkan

  Kamis, 13 Jul 2017 14:43 WIB Harga eceran tertinggi (HET) untuk komoditas gula saat ini sebesar Rp 12.500 per kilogram (kg) dinilai cukup memberatkan para petani gula tebu.

• Temui Direktur IMF, JK: Tidak Ada Minta Utang

  Kamis, 13 Jul 2017 14:36 WIB Wakil Presiden, Jusuf Kalla (JK), menerima kunjungan dari Deputi Managing Director International Monetary Fund (IMF), Mitsuhiro Furusawa.
• 

  Ini Alasan Petani Gula Tebu Keberatan dengan PPN 10%

  Kamis, 13 Jul 2017 14:31 WIB Para petani gula tebu mengaku keberatan dengan rencana pengenaan pajak pertambahan nilai (PPN) 10. Apa alasannya?
• 

  Mengawal Proyek Infrastruktur Jokowi di Kalimantan

  Kamis, 13 Jul 2017 14:24 WIB Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) membangun sejumlah proyek infrastruktur di Kalimantan Timur. Begini perkembangannya? Yuk simak!
• 

  Gaji Rp 7 Juta, Berapa Harga Rumah yang Bisa Dibeli Pakai DP Rp 0?

  Kamis, 13 Jul 2017 14:19 WIB Harga hunian yang dapat dicicil dengan DP nol rupiah berada di kisaran Rp 300-400 ju taan dengan lama cicilan hingga 20 tahun.
• 

  Nasib Pasar Elektronik Glodok: Babak Belur Dihajar Online

  Kamis, 13 Jul 2017 14:05 WIB Pada era tahun 1990-an, Pasar Glodok jadi pusat grosir barang elektronik paling ramai di Indonesia. Sekarang tidak lagi.
• 

  Jonan Ingin Kembangkan Mobil Listrik, Pasokan Listriknya Cukup?

  Kamis, 13 Jul 2017 13:56 WIB Baru-baru ini, Menteri E SDM Ignasius Jonan mengirim surat ke Presiden Jokowi untuk menyampaikan ide pengembangan mobil listrik. Pasokan listriknya tersedia?

BERITA TERBARU +

• 

  Ini Kata Pengamat Soal Impor Risiko Tinggi Oleh Bea Cukai Kamis, 13 Jul 2017 15:01 WIB

• 

  Sepi Pembeli, Toko Elektronik di Glodok Beralih Jadi 'Kantor' Kamis, 13 Jul 2017 14:58 WIB

• 

  Status Premium di Jawa-Madura-Bali akan Jadi BBM Penugasan Kamis, 13 Jul 2017 14:57 WIB

• 

  Ada 4 Pembangkit Listrik Baru dari 'Harta Karun Energi' Tahun Ini Kamis, 13 Jul 2017 14:53 WIB

Most
Popular

• 01

  foto: Pasar Elektronik Glodok Ditinggal Pembeli

• 02

  Sepi Pembeli, Pedagang Elektronik Glodok Pilih Tutup Toko

• 03

  Gaji Rp 7 Juta, Berapa Harga Rumah yang Bisa Dibeli Pakai DP Rp 0?

• 04

  Nasib Pasar Elektronik Glodok: Babak Belur Dihajar Online

• 05

  Wow, Begini Mewahnya Stasiun Kereta di China

• 06

  Nasib Suram Pasar Elektronik Glodok yang Sepi Ditinggal Pembeli

• 07

  Posisi Menteri Ekonomi Tidak Boleh Ditempati Politisi

• 08

  foto: Gaya Blusukan Jokowi, Sarungan Hingga Ngetrail

• 09

  Ini Menteri Ekonomi yang Dinilai Perlu Diganti dan Dipertahankan Jokowi

• 10

  Rumah DP 0 Rupiah dengan Harga Murah Bisa Dibangun di Mana?

Selengkapnya Most
Popular

• 01

  fot o: Pasar Elektronik Glodok Ditinggal Pembeli

• 02

  Sepi Pembeli, Pedagang Elektronik Glodok Pilih Tutup Toko

• 03

  Gaji Rp 7 Juta, Berapa Harga Rumah yang Bisa Dibeli Pakai DP Rp 0?

• 04

  Nasib Pasar Elektronik Glodok: Babak Belur Dihajar Online

• 05

  Wow, Begini Mewahnya Stasiun Kereta di China

• 06

  Nasib Suram Pasar Elektronik Glodok yang Sepi Ditinggal Pembeli

• 07

  Posisi Menteri Ekonomi Tidak Boleh Ditempati Politisi

• 08

  foto: Gaya Blusukan Jokowi, Sarungan Hingga Ngetrail

• 09

  Ini Menteri Ekonomi yang Dinilai Perlu Diganti dan Dipertahankan Jokowi

• 10

  Rumah DP 0 Rupiah dengan Harga Murah Bisa Dibangun di Mana?

SelengkapnyaSumber: Google News DPR