DPRD NTT Desak Pemprov Koordinasi dengan BNPB Atasi 'Teror' Belalang - Detikcom
DPRD NTT Desak Pemprov Koordinasi dengan BNPB Atasi 'Teror' Belalang - Detikcom
Jumat 16 Juni 2017, 23:56 WIB DPRD NTT Desak Pemprov Koordinasi dengan BNPB Atasi 'Teror' Belalang Petrus Ola - detikNews
Wakil Ketua DPRD NTT, Alexander Teke Ofong. Foto: Petrus Ola/ detikcom Kupang - DPRD Nusa Tenggara Timur (NTT) saat ini tengah mendorong Pemprov NTT untuk segera mengambil langkah strategis mengatasi serangan belalang kembara di Waingapu, Kabupaten Sumba Timur, NTT. DPRD meminta, langkah harus mempertimbangkan faktor keselamatan manusia dan lingkungan.
"Jadi perspektifnya perlindungan manusia dan kehidupannya, karena hama belalang adalah ancaman sehingga langkah yang diambil harus dipertmbangkan baik-baik," ujar Wakil Ketua DPRD NTT, Alexander Teke Ofong kepada detikcom, Jumat (16/6/2017).
Alex mengatakan, langkah penyemprotan menggunakan pestisida harus diikuti dengan langkah konkrit. Tiga langkah konkrit yang harus dilakukan pemerintah yakni pertama, pemerintah harus mensosialisasikan secara benar penggunaan pestisida agar masyarakat dapat mnghindari lokasi penyemprotan demi melindungi bahan pangan dan sumber air yang ada.
Kedua, takaran pestisida harus dipertimbangkan dengan baik agar tidak berdampak buruk bagi kesehatan warga. Ketiga, harus melakukan evaluasi secara berkala agar apa yang dilakukan tidak berdampak buruk.
"Itu langkah pendek yang harus diambil karena sudah mewabah. Setelah itu langkah menengah dan panjang, pemerintah segera berkoordinasi dengan seluruh stakeholder dan para ahli," kata Alex.
Pemerintah NTT, menurut Alex, sege ra mendorong para ahli untuk mempelajari penyebab serangan hama belalang untuk menentukan solusi jangka panjang penyelesaiannya.
"Harus disikapi dengan benar dan koordinasi juga dengan wilayah kabupaten sedaratan Sumba, jangan sampai hama belalang menyebar ke kabupaten lainnya, apalagu ini musim angin," papar Alex.
Terkait keluhan pemerintah daerah soal ketiadaan anggaran untuk mengadakan hujan buatan, menurut Alex, pemerintah segera membangun koordinasi dengan BNPB pusat untuk mendapatkan bantuan anggaran, karena sudah ditetapkan sebagai Kejadian Luar Biasa (KLB).
"Sudah ditetapkan sebagai KLB berarti ini sudah skala bencana. Pemprov segera kirim proposal bantuan dana ke BNPB pusat," pungkas Alex.
(nkn/nkn)
Jumat 16 Juni 2017, 23:56 WIB DPRD NTT Desak Pemprov Koordinasi dengan BNPB Atasi 'Teror' Belalang Petrus Ola - detikNews
Wakil Ketua DPRD NTT, Alexander Teke Ofong. Foto: Petrus Ola/ detikcom Kupang - DPRD Nusa Tenggara Timur (NTT) saat ini tengah mendorong Pemprov NTT untuk segera mengambil langkah strategis mengatasi serangan belalang kembara di Waingapu, Kabupaten Sumba Timur, NTT. DPRD meminta, langkah harus mempertimbangkan faktor keselamatan manusia dan lingkungan."Jadi perspektifnya perlindungan manusia dan kehidupannya, karena hama belalang adalah ancaman sehingga langkah yang diambil harus dipertmbangkan baik-baik," ujar Wakil Ketua DPRD NTT, Alexander Teke Ofong kepada detikcom, Jumat (16/6/2017).
Alex mengatakan, langkah penyemprotan menggunakan pestisida harus diikuti dengan langkah konkrit. Tiga langkah konkrit yang harus dilakukan pemerintah yakni pertama, pemerintah harus mensosialisasikan secara benar penggunaan pestisida agar masyarakat dapat mnghindari lokasi penyemprotan demi melindungi bahan pangan dan sumber air yang ada.
Kedua, takaran pestisida harus dipertimbangkan dengan baik agar tidak berdampak buruk bagi kesehatan warga. Ketiga, harus melakukan evaluasi secara berkala agar apa yang dilakukan tidak berdampak buruk.
"Itu langkah pendek yang harus diambil karena sudah mewabah. Setelah itu langkah menengah dan panjang, pemerintah segera berkoordinasi dengan seluruh stakeholder dan para ahli," kata Alex.
Pemerintah NTT, menurut Alex, sege ra mendorong para ahli untuk mempelajari penyebab serangan hama belalang untuk menentukan solusi jangka panjang penyelesaiannya.
"Harus disikapi dengan benar dan koordinasi juga dengan wilayah kabupaten sedaratan Sumba, jangan sampai hama belalang menyebar ke kabupaten lainnya, apalagu ini musim angin," papar Alex.
Terkait keluhan pemerintah daerah soal ketiadaan anggaran untuk mengadakan hujan buatan, menurut Alex, pemerintah segera membangun koordinasi dengan BNPB pusat untuk mendapatkan bantuan anggaran, karena sudah ditetapkan sebagai Kejadian Luar Biasa (KLB).
"Sudah ditetapkan sebagai KLB berarti ini sudah skala bencana. Pemprov segera kirim proposal bantuan dana ke BNPB pusat," pungkas Alex.
(nkn/nkn)
Post a Comment