HRW Kecam Niat Indonesia Bubarkan HTI

HRW Kecam Niat Indonesia Bubarkan HTI

HRW Kecam Niat Indonesia Bubarkan HTI

Organisasi HAM, Human Rights Watch, menilai upaya pemerintah membubarkan organisasi berdasarkan ideologi melanggar kebebasan berkumpul dan berekspresi. Langkah itu juga diyakini akan "menghantui" pemerintahan Joko Widodo

Upaya pemerintah membubarkan HTI mendapat kritik dari organisasi HAM, Human Rights Watch, lantaran dianggap sebagai "pelanggaran yang mengkhawatirkan" terhadap kebebasan sipil.

Presiden Indonesia Joko Widodo sebelumnya dikabarkan sudah menandatangani Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perpu) untuk membubarkan organisasi Islam, Hizbut Tahrir Indonesia (HTI), pada Senin (10/7) silam.

Langkah tersebut diambi l untuk mempercepat proses pembubaran ormas yang dianggap anti Pancasila. "Di UU Ormas memang ada tahapannya lewat proses hukum, itu butuh waktu lebih kurang 4-5 bulan. Tapi usul Jaksa Agung kan memungkinkan dengan Perppu," Kata Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo kepada kompas.

Namun aktivis kemanusiaan mengkhawatirkan pemberangusan hak sipil. "Membubarkan organisasi semata-mata karena alasan ideologis, adalah tindakan berat yang melanggar kebebasan berserikat dan berkspresi yang telah diperjuangkan dengan keras sejak era kediktaturan Suharto," kata pegiat HAM Indonesia, Andreas Harsono.

Pakar terorisme Sydney Jones juga menilai kebijakan pemerintah sebagai hal "janggal." Menurutnya pembubaran HTI akan "membuat umat Islam Indonesia semakin terpolarisasi." Ia mewanti-wanti keputusan tersebut suatu saat akan menghantui pemerintahan Jokowi.

Kendati demikian langkah Istana mendapat dukungan luas dari sejumlah kelompok Islam mo derat seperti Nahdlatul Ulama.

• 

  Narasi Makar Hizb Tahrir

  Buah Perang Arab-Israel

  Adalah Yusuf al-Nabhani yang mendirikan Hizb Tahrir di Yerusalem tahun 1953 sebagai reaksi atas perang Arab-Israel 1948. Tiga tahun kemudian tokoh Islam Palestina itu mendeklarasikan Hizb Tahrir sebagai partai politik di Yordania. Namun pemerintah Amman kemudian melarang organisasi baru tersebut. Al Nabhani kemudian mengungsikan diri ke Beirut.

• 

  Narasi Makar Hizb Tahrir

  Mimpi Tentang Khalifah

  Dalam bukunya Al Nabhani mengritik kekuatan sekular gagal m elindungi nasionalisme Palestina. Ia terutama mengecam penguasa Arab yang berjuang demi kepentingan sendiri dan sebab itu mengimpikan kekhalifahan yang menyatukan semua umat Muslim di dunia dan berdasarkan prinsip Islam, bukan materialisme.

• 

  Narasi Makar Hizb Tahrir

  Anti Demokrasi

  Tidak heran jika Hizb Tahrir sejak awal bermasalah dengan Demokrasi. Pasalnya prinsip kedaulatan di tangan rakyat dinilai mewujudkan pemerintahan yang tidak bisa dipertanggungjawabkan sesuai hukum Allah. Menurut pasal 22 konstitusi Khilafah yang dipublikasikan Hizb Tahrir, kedaulatan bukan milik rakyat, melainkan milik Syriah (Hukum Allah).

• 

  Narasi Makar Hizb Tahrir

  Kudeta Demi Negara Islam

  Hizb Tahrir Indonesia pernah mendesak TNI untuk melakukan kudeta. “Wahai tentara, wahai polisi, wahai jenderal-jenderal tentara Islam, ini sudah waktunya membela Islam, ambil kekuasaan itu, dan serahkan kepada Hizbut Tahrir untuk mendirikan khilafah!” tegas Ketua DPP HTI Rokhmat S Labib di hadapan simpatisan HTI pada 2014 silam.

• 

  Narasi Makar Hizb Tahrir

  Kemanusiaan Semu di Jantung Khalifah

  Buat HT, asas kebebasan sipil seperti yang terkandung dalam prinsip Hak Azasi Manusia merupakan produk "ideologi Kapitalisme" yang berangkat dari prinsip "setiap manus ia mewarisi sifat baik, meski pada dasarnya manusia hanya menjadi baik jika ia menaati perintah Allah."

• 

  Narasi Makar Hizb Tahrir

  Tunduk Pada Pemerintahan Dzhalim

  Kekhalifahan menurut HT mengandung sejumlah prinsip demokrasi, antara lain asas praduga tak bersalah, larangan penyiksaan dan anti diskriminasi. Namun masyarakat diharamkan memberontak karena "Syariah Islam mewajibkan ketaatan pada pemegang otoritas atas umat Muslim, betapapun ketidakadilan atau pelanggaran terhadap hak sipil yang ia lakukan," menurut The Ummah’s Charter.

• 

  Nara si Makar Hizb Tahrir

  Diskriminasi Terhadap Perempuan

  Pluralisme dalam kacamata Hizb Tahrir sangat berbahaya, lantaran "merusak Aqidah islam," kata bekas Jurubicara HTI Muhammad Ismail Yusanto, 2010 silam. Perempuan juga dilarang menduduki kekuasaan tertinggi seperti gubernur atau hakim, meski diizinkan berbisnis atau meniti karir. "Pemisahan jender adalah fundamental", tulis HT dalam pasal 109 konstitusi Khilafah. (Ed: rzn/ap)

Hizbut Tahrir yang saat ini memiliki belasan ribu anggota di Indonesia mengaku akan menempuh jalur hukum lewat Mahkamah Konstitusi. "Langkah pemerintah itu adalah tindakan sewenang-wenang," kata Jurubicara HTI Ismail Yusanto.

Wacana pembubaran HTI beredar sejak Mai silam setelah munculnya ketegangan sektarian selama Pilkada DKI Jakarta 2017. Menteri Koordinasi Politik, Hukum dan Keamanan, Wiranto, berdalih Perppu tersebut dibuat untuk melindungi persatuan dan bukan untuk mendiskredi tkan kelompok-kelompok Islam.

Jika berhasil dibubarkan, HTI akan menjadi organisasi Islam pertama yang dibubarkan sejak kejatuhan diktatur Orde Baru, Suharto, pada 1998. Pembubaran organisasi Islam berdasarkan ideologi marak pada Orde Baru karena dianggap mengancam dasar negara dan Pancasila.

• 

  Tujuh Fakta Syariah Islam di Aceh

  Bingkisan dari Jakarta

  Pintu bagi penerapan Syariah Islam di Aceh pertamakali dibuka oleh bekas Presiden Abdurrachman Wahid melalui UU No. 44 Tahun 1999. Dengan cara itu Jakarta berharap bisa mengikis keinginan merdeka penduduk lokal setelah perang saudara berkepanjangan. Parlemen Aceh yang baru berdiri tidak punya pilihan selain menerima hukum Syariah karena takut dituding anti Islam.

• 

  Tujuh Fakta Syariah Islam di Aceh

  Kocek Tebal Pendakwah Syariah

  Anggaran penerapan Syariah Islam di Aceh ditetapkan sebesar 5% pada Anggaran Pendapatan dan Belanja (APBA). Nilainya mencapai hampir 700 milyar Rupiah. Meski begitu Dinas Syariat Islam Aceh setiap tahun mengaku kekurangan uang dan meminta tambahan anggaran. DSI terutama berfungsi sebagai lembaga dakwah dan penguatan Aqidah.

• 

  Tujuh Fakta Syariah Islam di Aceh

  Polisi Agama di Ruang Publik

  Sebanyak 22 milyar Rupiah mengalir ke lembaga polisi Syariah alias Wilayatul Hisbah. Lembaga yang berwenang memaksakan qanun Islam itu kini beranggotakan 1280 orang. Tugas mereka antara lain melakukan razia di ruang-ruang publik. Tapi tidak jarang aparat WH dituding melakukan tindak kekerasan dan setidaknya dalam satu kasus bahkan pemerkosaan.

• 

  Tujuh Fakta Syariah Islam di Aceh

  Kenakalan Berbalas Cambuk

  Menurut Dinas Syariat Islam, pelanggaran terbanyak Syariah Islam adalah menyangkut Qanun No. 11 Tahun 2002 dan No. 14 Tahun 2003. Kedua qanun tersebut mengatur tata cara berbusana dan larangan perbuatan mesum. Kebanyakan pelaku adalah kaum remaja yang tertangkap sedang berpa caran atau tidak mengenakan jilbab. Untuk itu mereka bisa dikenakan hukuman cambuk, bahkan terhadap bocah di bawah umur

• 

  Tujuh Fakta Syariah Islam di Aceh

  Cacat Hukum Serambi

  Kelompok HAM mengritik penerapan hukum Islam di Aceh tidak berimbang. Perempuan korban perkosaan misalnya harus melibatkan empat saksi laki-laki untuk mendukung dakwaannya. Ironisnya, jika gagal menghadirkan jumlah saksi yang cukup, korban malah terancam dikenakan hukuman cambuk dengan dalih perbuatan mesum. Adapun terduga pelaku diproses seusai hukum pidana Indonesia.

• 

  Tujuh Fakta Syariah Islam di Aceh

  Petaka buat Perempuan?

  Perempuan termasuk kelompok masyarakat yang paling sering dibidik oleh Syariah Islam di Aceh. Temuan tersebut dikeluhkan 2013 silam oleh belasan LSM perempuan. Aturan berbusana misalnya lebih banyak menyangkut pakaian perempuan ketimbang laki-laki. Selain itu penerapan Syariat dinilai malah berkontribusi dalam sekitar 26% kasus pelecehan terhadap perempuan yang terjadi di ranah publik.

• 

  Tujuh Fakta Syariah Islam di Aceh

  Pengadilan Jalanan

  Ajakan pemerintah Aceh kepada penduduk untuk ikut melaksanakan Syariah Islam justru menjadi bumerang. Berbagai kasus mencatat tindakan main hakim sendiri oleh masyarakat terhadap tersangka pelanggar Qanun. Dalam banyak kasus, korban disiram air comberan, dipukul atau diarak tanpa busana. Jumlah pelanggaran semacam itu setiap tahun mencapai puluhan, menurut catatan KontraS

  Penulis: Rizki Nugraha

rzn/hp (ap, antara, kompas)

Laporan Pilihan

Narasi Makar Hizb Tahrir

Keberadaan Hizb Tahrir sering dianggap duri dalam daging buat negara-negara demokrasi. Pasalnya organisasi bentukan Yusuf al-Nabhani itu giat merongrong ideologi sekuler demi memaksakan penerapan Syariah Islam. (02.05.2017)

Tujuh Fakta Syariah Islam di Aceh

Sejak diterapkan lebih dari satu dekade silam Syariah Islam di Aceh banyak menuai kontroversi. Hukum agama di Serambi Mekkah itu sering dikeluhkan lebih merugikan kaum perempuan. Benarkah? (18.10.2016)

• Tanggal 12.07.2017
• Tema Hak Asasi Manusia
• Kat a Kunci HTI, Hizbut Tahrir Indonesia, Pancasila, Joko Widodo, Wiranto, NKRI, HAM, Kebebasan Sipil, Human Rights Watch
• Bagi artikel Kirim Facebook Twitter google+ lainnya Whatsapp Tumblr Digg Technorati stumble reddit Newsvine
• Feedback: Kirim Feedback
• Cetak Cetak halaman ini
• Permalink http://p.dw.com/p/2gN5g

Sumber: DW