Kementerian BUMN Usul Anggaran Rp 247 M, DPR Belum Setuju - Detikcom (Siaran Pers) (Pendaftaran)
Kementerian BUMN Usul Anggaran Rp 247 M, DPR Belum Setuju - Detikcom (Siaran Pers) (Pendaftaran)
detikFinance / Berita Ekonomi Bisnis / Detail Berita Follow detikFinance
Kamis 13 Jul 2017, 16:15 WIB Kementerian BUMN Usul Anggaran Rp 247 M, DPR Belum Setuju Hendra Kusuma - detikFinance 
Foto: Hendra K usuma Jakarta - Komisi VI Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) belum menyetujui usulan anggaran Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) pada tahun anggaran 2018.
Dalam rapat kerja Rencana Kerja Anggaran Kementerian Lembaga (RKAKL) Tahun Anggaran 2018, Kementerian BUMN mengajukan anggaran sebesar Rp 247,04 miliar.
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyebutkan, usulan anggaran tersebut 101% dari pagu awal yang sebesar Rp 243,84 miliar.
"Berdasar surat bersama Menteri Keuangan dan Bappenas 9 Mei 2017, pagu indikatif untuk Kementerian BUMN Rp 247,04 miliar atau 101% dari pagu awal Rp 243,87 miliar. Dibanding pagu 2017 sesudah efisiensi Rp 45 miliar pagu Rp 247,04 miliar naik 24%. Jadi anggaran 2018 124% dibanding pagu anggaran 2017 sesudah efisiensi," kata Sri Mulyani di ruang rapat Komisi VI DPR, Jakarta, Kamis (13/7/2017).
Asal tahu saja, kehadiran Sri Mulyani menggantikan Men teri BUMN Rini Soemarno yang pada akhir 2015 dilarang untuk mengikuti berbagai jenis rapat di gedung DPR.
Ketua Komisi VI Teguh Juwarno mengatakan, berdasarkan hasil rapat kerja Komisi VI belum bisa memberikan persetujuan mengenai usulan awal anggaran Kementerian BUMN untuk tahun anggaran 2018.
"Komisi VI DPR dapat memahami paparan mengenai pagu indikatif Kementerian BUMN tahun 2018 sesuai surat bersama Menteri Keuangan S-398/MK.02/2017 dan Menteri PPN B-193/M.PPN/2017 sebesar Rp 247,04 miliar. Selanjutnya Komisi VI DPR mengamanatkan kepada Anggota Badan Anggaran Komisi VI DPR untuk menindaklanjuti hasil Rapat Kerja Komisi VI DPR dengan Menteri BUMN dalam pembahasan di Badan Anggaran DPR," jelas Teguh.
Komisi VI, kata Teguh, justru memberi dukungan terhadap rencana kerja pemerintah (RKP) Kementerian BUMN tahun anggaran 2018 untuk peningkatan kerja BUMN, implementasi proyek strategis BUMN dalam rangka mendukung Program Prioritas Nasional, dan dukungan terhada p pelaksanaan Asian Games 2018.
"Komisi VI mengapresiasi laporan keuangan pempus (LKPP) Kementeruan BUMN pada tahun anggaran 2016 yang mendapat opini WTP dan BPK selama 10 kali berturut-turut sejak 2007 dan meminta Kementerian BUMN menindaklanjuti rekomendasi BPK untuk memperbaiki kulitas laporan keuangan," tukas dia. (ang/ang)
Berita Terkait
Redaksi: redaksi[at]detikfinance.com
Media Partner: promosi[at]detikfinance.com
Iklan: sales[at]detik.com News Feed
Popular
Popular
detikFinance / Berita Ekonomi Bisnis / Detail Berita Follow detikFinance
Kamis 13 Jul 2017, 16:15 WIB Kementerian BUMN Usul Anggaran Rp 247 M, DPR Belum Setuju Hendra Kusuma - detikFinance Foto: Hendra K usuma Jakarta - Komisi VI Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) belum menyetujui usulan anggaran Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) pada tahun anggaran 2018.Dalam rapat kerja Rencana Kerja Anggaran Kementerian Lembaga (RKAKL) Tahun Anggaran 2018, Kementerian BUMN mengajukan anggaran sebesar Rp 247,04 miliar.
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyebutkan, usulan anggaran tersebut 101% dari pagu awal yang sebesar Rp 243,84 miliar.
"Berdasar surat bersama Menteri Keuangan dan Bappenas 9 Mei 2017, pagu indikatif untuk Kementerian BUMN Rp 247,04 miliar atau 101% dari pagu awal Rp 243,87 miliar. Dibanding pagu 2017 sesudah efisiensi Rp 45 miliar pagu Rp 247,04 miliar naik 24%. Jadi anggaran 2018 124% dibanding pagu anggaran 2017 sesudah efisiensi," kata Sri Mulyani di ruang rapat Komisi VI DPR, Jakarta, Kamis (13/7/2017).
Asal tahu saja, kehadiran Sri Mulyani menggantikan Men teri BUMN Rini Soemarno yang pada akhir 2015 dilarang untuk mengikuti berbagai jenis rapat di gedung DPR.
Ketua Komisi VI Teguh Juwarno mengatakan, berdasarkan hasil rapat kerja Komisi VI belum bisa memberikan persetujuan mengenai usulan awal anggaran Kementerian BUMN untuk tahun anggaran 2018.
"Komisi VI DPR dapat memahami paparan mengenai pagu indikatif Kementerian BUMN tahun 2018 sesuai surat bersama Menteri Keuangan S-398/MK.02/2017 dan Menteri PPN B-193/M.PPN/2017 sebesar Rp 247,04 miliar. Selanjutnya Komisi VI DPR mengamanatkan kepada Anggota Badan Anggaran Komisi VI DPR untuk menindaklanjuti hasil Rapat Kerja Komisi VI DPR dengan Menteri BUMN dalam pembahasan di Badan Anggaran DPR," jelas Teguh.
Komisi VI, kata Teguh, justru memberi dukungan terhadap rencana kerja pemerintah (RKP) Kementerian BUMN tahun anggaran 2018 untuk peningkatan kerja BUMN, implementasi proyek strategis BUMN dalam rangka mendukung Program Prioritas Nasional, dan dukungan terhada p pelaksanaan Asian Games 2018.
"Komisi VI mengapresiasi laporan keuangan pempus (LKPP) Kementeruan BUMN pada tahun anggaran 2016 yang mendapat opini WTP dan BPK selama 10 kali berturut-turut sejak 2007 dan meminta Kementerian BUMN menindaklanjuti rekomendasi BPK untuk memperbaiki kulitas laporan keuangan," tukas dia. (ang/ang)
Berita Terkait
- Anggaran Kementerian BUMN Dipangkas Jadi Rp 198 Miliar
- Sarapan Pagi dengan Pejabat Pajak, Sri Mulyani: Ini Tak Gratis
- Rapat di DPR, Sri Mulyani Keseleo Lidah Sebut Miliar Jadi Triliun
- Posisi Menteri Ekonomi Tidak Boleh Ditempati Politisi
- Sri Mulyani 'Rayu' DPR Setujui Suntikan Modal ke KAI dan Djakarta Lloyd
- Suntik Modal KAI dan Djakarta Lloyd, Sri Mulyani Rayu DPR
- Bongkar Pasang Menteri Ekonomi Tak Disukai Investor
- Rini Masih Dilarang ke DPR, Sri Mulyani Gantikan Rapat Bahas APBN
Mewujudkan Pemindahan Ibu Kota Negara
detikNews Bersama Kapal yang Tenggelam
detikSport INASGOC dan KOI, Dana Asian Games Jangan Dikorupsi Lagi!
detikNews Sidang Paripurna RAPBN 2018, 308 Anggota DPR Tak Hadir
detikNews MA Dinilai Tak Cermat Adili Perkara Regulasi Holdingisasi
detikNews Presiden Jokowi dan PM Justin Trudeau Ngevlog Bareng di Hamburg
detikNews Menkeu, Menteri PPN dan Gubernur BI Rapat dengan Banggar DPR
detikNews Paripurna RAPBN 2018 Tak Dihadiri 327 Anggota DPR
Kontak Informasi DetikcomRedaksi: redaksi[at]detikfinance.com
Media Partner: promosi[at]detikfinance.com
Iklan: sales[at]detik.com News Feed
-
Kementerian BUMN Usul Anggaran Rp 247 M, DPR Belum Setuju
Kamis, 13 Jul 2017 16:15 WIB Komisi VI DPR belum menyetujui usulan anggaran Kementerian BUMN untuk anggaran tahun 2018. -
Bocoran Soal Ujian CPNS
Kamis, 13 Jul 2017 15:58 WIB Melalui Per aturan Menteri PAN-RB No 20/2017 pemerintah menetapkan tiga kelompok materi seleksi CPNS. Ini bocorannya. -
Anggaran Kementerian BUMN Dipangkas Jadi Rp 198 Miliar
Kamis, 13 Jul 2017 15:33 WIB Komisi VI DPR menyepakati anggaran Kementerian BUMN menjadi Rp 198,86 miliar dari pagu APBN 2017 yang sebesar Rp 243,865 miliar. -
Mungkinkah Bangun Rumah Tapak Seharga Rp 350 Juta dan DP 0 Rupiah?
Kamis, 13 Jul 2017 15:26 WIB Anies Baswedan dan Sandiaga Uno mencanangkan program hunian dengan DP nol rupiah dan kisaran harga Rp 350 juta. Mungkin kah bentuknya rumah tapak? -
Jurus Wali Kota Tangerang Kembangkan Koperasi
Kamis, 13 Jul 2017 15:20 WIB Penghargaan itu diberikan karena Wali Kota Tangerang, Arief R. Wismansyah, berhasil memajukan kegiatan koperasi dan usaha kecil menengah di Kota Tangerang. -
Sarapan Pagi dengan Pejabat Pajak, Sri Mulyani: Ini Tak Gratis
Kamis, 13 Jul 2017 15:16 WIB Menteri Keuangan Sri Mulyani breakfast meeting dengan jajaran Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Wajib Pajak Besar di Jakarta. -
Ini Kata Pengamat Soal Impor Risiko Tinggi Oleh Bea Cukai
Kamis, 13 Jul 2017 15:01 WIB Bea Cukai menertibkan impor berisiko tinggi untuk menciptakan iklim usaha yang sehat. Pengamat perpajakan, Yustinus Prastowo, menilai positif kebijakan itu. -
Sepi Pembeli, Toko Elektronik di Glodok Beralih Jadi 'Kantor'
Kamis, 13 Jul 2017 14:58 WIB Sepinya pengunjung Pasar Glodok, membuat pedagang menjadikan tokonya sebagai kantor dan pusat pelayanan purna jual dari penjualan yang dilakukan secara online. -
Status Premium di Jawa-Madura-Bali akan Jadi BBM Penugasan
Kamis, 13 Jul 2017 14:57 WIB Status premium akan dijadikan BBM penugasan sehingga bisa dipasarkan ke seluruh Indonesia untuk mencapai BBM satu harga. -
Ada 4 Pembangkit Listrik Baru dari 'Harta Karun Energi' Tahun Ini
Kamis, 13 Jul 2017 14:53 WIB Untuk tahun 2017 ini, terdapat 4 PLTP yang telah dan akan beroperasi. -
Rapat di DPR, Sri Mulyani Keseleo Lidah Sebut Miliar Jadi Triliun
Kamis, 13 Jul 2017 14:48 W IB Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati, sempat keseleo lidah menyebut satuan miliar jadi triliun dalam rapat kerja dengan Komisi VI DPR. -
Petani: Harga Eceran Gula Rp 12.500/Kg Memberatkan
Kamis, 13 Jul 2017 14:43 WIB Harga eceran tertinggi (HET) untuk komoditas gula saat ini sebesar Rp 12.500 per kilogram (kg) dini lai cukup memberatkan para petani gula tebu.
-
Bocoran Soal Ujian CPNS Kamis, 13 Jul 2017 15:58 WIB
-
Anggaran Kementerian BUMN Dipangkas Jadi Rp 198 Miliar Kamis, 13 Jul 2017 15:33 WIB
-
Mungkinkah Bangun Rumah Tapak Seharga Rp 350 Juta dan DP 0 Rupiah? Kamis, 13 Jul 2017 15:26 WIB
-
Jurus Wali Kota Tangerang Kembangkan Koperasi Kamis, 13 Jul 2017 15:20 WIB
Popular
- 01
foto: Pasar Elektronik Glodok Ditinggal Pembeli
- 02
Sepi Pembeli , Toko Elektronik di Glodok Beralih Jadi 'Kantor'
- 03
Gaji Rp 7 Juta, Berapa Harga Rumah yang Bisa Dibeli Pakai DP Rp 0?
- 04
Nasib Pasar Elektronik Glodok: Babak Belur Dihajar Online
- 05
Sepi Pembeli, Pedagang Elektronik Glodok Pilih Tutup Toko
- 06
Wow, Begini Mewahnya Stasiun Kereta di China
- 07
Sarapan Pagi dengan Pejabat Pajak, Sri Mulyani: Ini Tak Gratis
- 08
Nasib Suram Pasar Elektronik Glodok yang Sepi Ditinggal Pembeli
- 09
Rapat di DPR, Sri Mulyani Keseleo Lidah Sebut Miliar Jadi Triliun
- 10
foto: Gaya Blusukan Jokowi, Sarungan Hingga Ngetrail
Popular
- 01
foto : Pasar Elektronik Glodok Ditinggal Pembeli
- 02
Sepi Pembeli, Toko Elektronik di Glodok Beralih Jadi 'Kantor'
- 03
Gaji Rp 7 Juta, Berapa Harga Rumah yang Bisa Dibeli Pakai DP Rp 0?
- 04
Nasib Pasar Elektronik Glodok: Babak Belur Dihajar Online
- 05
Sepi Pembeli, Pedagang Elektronik Glodok Pilih Tutup Toko
- 06
Wow, Begini Mewahnya Stasiun Kereta di China
- 07
Sarapan Pagi dengan Pejabat Pajak, Sri Mulyani: Ini Tak Gratis
- 08
Nasib Suram Pasar Elektronik Glodok yang Sepi Ditinggal Pembeli
- 09
Rapat di DPR, Sri Mulyani Keseleo Lidah Sebut Miliar Jadi Triliun
- 10
foto: Gaya Blusukan Jokowi, Sarungan Hingga Ngetrail
Post a Comment