Pemprov DKI Digugat karena Tak Punya SOP Penggusuran, Ini ... - KOMPAS.com
KOMPAS.com/NURSITA SARI Gubernur DKI Jakarta Djarot Saiful Hidayat di Balai Kota DKI Jakarta, Jalan Medan Merdeka Selatan, Rabu (12/7/2017). JAKARTA, KOMPAS.com - Gubernur DKI Jakarta Djarot Saiful Hidayat bereaksi santai ketika tahu Pemprov DKI Jakarta digugat karena dinilai tidak punya standar operasional prosedur (SOP) penggusuran. Djarot mengatakan Pemprov DKI sudah pasti memiliki SOP tersebut.
"Ya ono (ada SOP) , gimana enggak ono? Ada SP 1, SP 2 , aturannya ono, perdane ono," ujar Djarot di Balai Kota DKI Jakarta, Jalan Medan Merdeka Selatan, Kamis (13/7/2017).
Djarot mengatakan Perda No 8 tahun 2007 tentang Ketertiban Umum cukup digunakan sebagai landasan dalam melakukan penertiban.
Djarot pun bertanya SOP seperti apa yang diinginkan oleh Forum Warga Kota Jakarta (Fakta) yang menggugat Pemprov DKI.
Baca: Pemprov DKI Diminta Tunda Penggusuran Sebelum Ada SOP
Adapun, SOP yang dimaksud Fakta adalah sosialisasi kepada warga minimal 1,5 tahun. Sebelum dipindah, Pemprov DKI Jakarta harus menyiapkan tempat tinggal, sekolah, dan pekerjaan.
"Waduuh hebat banget. Dia saja suruh siapin semua itu. Semuanya ada aturannya kok dan lagi sekali lagi loh, kami enggak menggusur. Kami merelokasi loh," ujar Djarot.
Djarot mencontohkan penertiban di Bukit Duri yang terakhir. Djarot mengatakan penertiban tersebut terbukti bisa berlangsung dengan baik tan pa bentrok.
Menurut dia, itu bukti bahwa Pemprov DKI sudah melakukan penertiban dan merelokasi warga dengan baik.
Baca: Gubernur DKI Digugat Minta Maaf kepada Korban Penggusuran
"Kemarin ada bentrok enggak yang di Bukit Duri? Enggak ada. Ada bentrok enggak yang di kolong tol? Ora ono," ujar Djarot.
Forum Warga Kota Jakarta (Fakta) menggugat Pemerintah Provinsi DKI Jakarta atas banyaknya penggusuran paksa yang terjadi pada 2014-2016.
Ketua Fakta Azas Tigor Nainggolan menyebut dalam melakukan penggusuran, Pemprov DKI tak pernah memiliki standar operasional prosedur (SOP) yang jelas.
"Setidaknya data kami dari 2014-2016 ya yang kita jadikan dasar, tinggi sekali. Nah itu semua tidak ada SOP," kata Tigor ditemui di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Kamis.
Baca: Pemprov DKI Digugat karena Dianggap Tak Punya SOP Penggusuran
Tigor mengatakan Perda 8 Tahun 2007 tentang Kete rtiban Umum yang biasa digunakan sebagai dasar penggusuran, tidak cukup jelas dalam melakukan penggusuran.
Menurut Tigor, sosialisasi dan surat peringatan (SP) yang dilayangkan, hanya merupakan langkah hukum dan bukan merupakan standar operasi.
Kompas TV Permukiman warga di pinggir Sungai Ciliwung di wilayah Bukit Duri, Jakarta Selatan, mulai dibongkar.Berita Terkait
Djarot: Ada yang Katakan Itu Penggusuran, Saya Sebut Itu Penertiban
Pemprov DKI Bantah Anggarkan Rp 22 Miliar Lebih untuk Penggusuran
Djarot: Saya Tidak Melakukan Penggusuran...
Pemprov DKI Digugat karena Dianggap Tak Punya SOP Penggusuran
Gubernur DKI Digugat Minta Maaf kepada Korban Penggusuran
Terkini Lainnya
Sanjungan Hamilton terhadap Pencapaian Bottas
Olahraga 13/07/2017, 17:55 WIB
Pemprov DKI Digugat karena Tak Punya SOP Penggusuran, Ini Kata Djarot?
Megapolitan 13/07/2017, 17:55 WIB
Penusuk Hermansyah Tegaskan Pengeroyokan Terjadi Bukan karena Suruhan
Megapolitan 13/07/2017, 17:53 WIB
Agustus, Gaji Legislatif Daerah Ini Naik Dua Kali Lipat
Regional 13/07/2017, 17:49 WIB
Bertemu Gadis, Penari Cantik Pembawa Baki Penghargaan di Samping Jokowi
Regional 13/07/2017, 17:44 WIB
Pekan Ini, 3000 Peserta Berlari di BNI UI Half Marathon 2017
Edukasi 13/07/2017, 17:39 WIB
Peminat Membludak, Nevada Siapkan Langkah Darurat Atasi Defisit Ganja
Internasional 13/07/2017, 17:38 WIB
Djarot: Abang None Bukan Hanya sebagai Pemanis dan Penerima Tamu
Megapolitan 13/07/2017, 17:33 WIB
SMRC: Pemilih Jabar Tak Terpengaruh Isu Ridwan Kamil Didukung Parpol Pengusung Ahok
Nasional 13/07/2017, 17:26 WIB
Julianto: Arty Belum Minta Maaf
Megapolitan 13/07/2017, 17:25 WIB
Bintang Tamu Tampil Pakai Kaus Hitler, NHK Terpaksa Minta Maaf
Internasional 13/07/2017, 17:21 WIB
Cagar Budaya Akan Dieksekusi, Warga Adat Sunda Wiwitan Demo
Regional 13/07/2017, 17:21 WIB
Berkas Perkara Dugaan Korupsi Lengkap, Mantan Wali Kota Jakbar Ditahan
Megapolitan 13/07/2017, 17:20 WIB
Megawati: Ayah Saya Mengatakan, Tanpa Ulama Kita Masih Dijajah
Nasional 13/07/2017, 17:13 WIB
Post a Comment