Alasan Yusril Ajukan Permohonan Pembatalan Perppu Ormas ke MK - KOMPAS.com
KOMPAS.com/Kristian Erdianto Kuasa Hukum Hizbut Tahrir Indonesia (HTI), Yusril Ihza Mahendra, saat memberikan keterangan pers di kantor HTI, Tebet, Jakarta Selatan, Rabu (12/7/2017). JAKARTA, KOMPAS.com - Kuasa Hukum Hizbut Tahrir Indonesia (HTI), Yusril Ihza Mahendra mengatakan, pihaknya akan mengajukan judicial review atau gugatan uji materil atas Perppu No 2 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Og anisasi Kemasyarakatan ( Perppu Ormas).
Gugatan tersebut rencananya akan diajukan ke Mahkamah Konstitusi (MK) pada Senin (17/7/2017) mendatang, bersama sejumlah ormas sebagai pihak penggugat.
Menurut Yusril, gugatan tersebut bertujuan untuk membatalkan pasal-pasal yang mengatur kewenangan pemerintah dalam mencabut status badan hukum dan membubarkan ormas.
Baca: Kritik Yusril soal Perppu Pembubaran Ormas....
"Kami akan sampaikan gugatan ke MK pada Senin mendatang untuk membatalkan pasal-pasal terkait kewenangan absolut pemerintah untuk memberikan sanksi kepada ormas, tidak hanya secara administratif tapi juga mencabut status badan hukum dan pembubaran," ujar Yusril saat memberikan keterangan pers di kantor HTI, Tebet, Jakarta Selatan, Rabu (12/7/2017).
Yusril mengatakan, di dalam Perppu Ormas terdapat beberapa pasal yang bersifat karet, tumpang tindih dengan peraturan hukum lain dan berpotensi menimbulkan ketidakpastian h ukum.
Baca: Bubarkan Ormas, Pemerintah Dinilai Tak Siap Hadapi Perkembangan Politik Masyarakat
Dia mencontohkan Pasal 59 ayat (4) sebagai salah satu pasal yang bersifat karet. Pada bagian penjelasan Pasal 59 Ayat (4) Huruf c menyebutkan, "ajaran atau paham yang bertentangan dengan Pancasila antara lain ajaran ateisme, komunisme/marxisme-leninisme, atau paham lain yang bertujuan mengganti/mengubah Pancasila dan Undang-Undang Dasar Tahun 1945."
Namun, lanjut Yusril, Perppu tersebut tidak menjelaskan secara detail mengenai penafsiran paham yang bertentangan dengan Pancasila. Di sisi lain penafsiran sebuah paham tanpa melalui pengadilan akan memunculkan tafsir tunggal dari pemerintah.
"Pasal ini karet karena secara singkat mengatur paham seperti apa yang bertentangan dengan Pancasila. Dalam bagian penjelasan tidak mengatur norma apapun," kata dia.
"Dan penafsiran sebuah ajaran, kalau tidak melalui pen gadilan, maka tafsir hanya berasal dari pemerintah. Tafsir anti-Pancasila bisa berbeda antara satu rezim dengan rezim yang lain. Pemerintah bisa semaunya menafsirkan," ucapnya.
Baca: Buya Syafii Apresiasi Keberanian Pemerintah Terbitkan Perppu Ormas
Yusril juga menyoroti Pasal 59 ayat (4) huruf a mengenai larangan ormas melakukan tindakan permusuhan terhadap suku, agama, ras atau golongan.
Dia menegaskan ketentuan dalam pasal tersebut juga diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dengan sanksi hukum yang berbeda. Dengan begitu, kata Yusril, tumpang tindih peraturan akan menimbulkan ketidakpastian hukum.
"Pasal 59 mengenai larangan tindakan permusuhan SARA itu sudah diatur dalam KUHP, tapi sanksinya berbeda. Jadi mau pasal mana yang akan dipakai. Hal ini menunjukkan tidak ada kepastian hukum," kata Yusril.
Baca: HTI Akan Gugat Perppu Ormas ke MK
Selain itu, Yusril juga mengkritik mengenai penerapan ketentuan pidana dalam Pasal 82A. Pasal itu menyatakan bahwa anggota atau pengurus ormas bisa dipidana penjara jika melanggar ketentuan Perppu. Sebelumnya, ketentuan mengenai penerapan sanksi pidana tidak diatur dalam UU Ormas.
"Ini kan tidak jelas. Di Pasal 59 mengatur hal-hal yang dilarang dilakukan oleh organisasi, tapi di Pasal 82A mengatur pidana yang menghukum orang," ucapnya.
Kompas TV Desakan Pembubaran Ormas Radikal Anti Pancasila Ikuti perkembangan berita ini dalam topik:- Penerbitan Perppu Ormas
Terkini Lainnya 
Mahasiswa Unibraw Buat Alat Terapi Kanker Payudara dari Buah Ciplukan Regional 13/07/2017, 05:55 WIB 
Kerabat Prada Yanuar Juga Jadi Korban Penganiayaan Pelaku Regional 13/07/2017, 05:47 WIB 
Dubes AS: American Corner di Pontianak Terbaik se-Indonesia Regional 13/07/2017, 05:39 WIB 
Alasan Yusril Ajukan Permohonan Pembatalan Perppu Ormas ke MK Nasional 13/07/2017, 05:26 WIB 
Pecah Ban Sebabkan Kecelakaan Beruntun di Tol Ungaran-Bawen, 1 Tewas Regional 1 3/07/2017, 05:23 WIB 
Pilkada Jabar, PAN Lirik Aa Gym? Nasional 13/07/2017, 05:20 WIB 
Dua Penyerang Hermansyah Lainnya Tertangkap, Satu Orang Masih Buron Megapolitan 13/07/2017, 05:17 WIB 
PKS Nilai Tak Ada Kegentingan dalam Penerbitan Perppu Ormas Nasional 13/07/2017, 05:15 WIB 
Amien Rais: Pansus Angket Akan Buka 'Selubung Wangi' KPK yang Ternyata Palsu, Busuk Nasional 13/07/2017, 05:08 WIB 
TNI AL: Tentara Laut Malaysia Bayang-bayangi Suar Karang Unarang Regional 13/07/2017, 01:45 WIB 
Gara-gara Ponsel, Seorang Pria Tewas Dibacok Regional 13/07/2017, 00:28 WIB 
Balon Udara Jatuh, Hutan Gunung Gede Ponorogo Terbakar Regional 12/07/2017, 23:56 WIB 
3 Bulan Ditinggal Istri dan Anak, Pria Ini Gantung Diri Regional 12/07/2017, 23:41 WIB 
Sejumlah Guru Besar UHO Tuding Rektor Terpilih Lakukan Plagiat Regional 12/07/2017, 23:27 WIB 
Sungai Gangga Sekarat di antara Sampah, Limbah Pabrik, dan Mayat Internasional 12/07/2017, 23:00 WIB Load MoreSumber: Google News
Post a Comment